Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersiap menerapkan sistem perencanaan berjenjang berbasis data. Langkah ini diawali dengan peluncuran Sistem Integrasi Perencanaan Berbasis Bukti (SIM-EBP), Senin (26/10/2026) di Ruang Rapat Gunung Lumut Bapperida, peluncuran SIM-EBP ini merupakan strategi penguatan tata kelola pembangunan berbasis bukti dalam siklus RKPD/Renja.
Sistem baru yang dinisiasi oleh Kepala Bapperida Beltim, Ilfan Suryawan ini dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk di antaranya penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD) serta berbagai pengeluaran belanja yang selama ini dinilai kurang terarah.
"Jadi, ini sebenarnya bukan aplikasi yang berdiri sendiri. Sistem ini coba menjawab tantangan silo mentality, di mana OPD kadang-kadang bekerja sendiri-sendiri dan membuat program pengulangan yang itu-itu saja setiap tahunnya," ujar Ilfan.
Melalui sistem perencanaaan berjenjang ini, verifikasi program tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan langsung dinilai oleh sistem berdasarkan data valid yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Data-data sektoral seperti data kemiskinan, keluarga stunting, hingga basis data pendukung lainnya wajib dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem atau Knowledge Management System (KMS) melalui mekanisme hyperlink.
Jika data pendukung belum dimasukkan, program yang diajukan oleh OPD secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Sebaliknya, apabila data telah terverifikasi, sistem akan langsung menghasilkan program kerja berikut pagu anggaran yang presisi dan tepat sasaran.
"Kalau dulu tidak ada data, menanggulangi kemiskinan jumlahnya sekian, diulang lagi dengan budget yang sama atau dikurang atau ditambah. Kalau sekarang budgetnya sudah pasti, sesuai dengan jumlah riil di lapangan,” jelasnya.
Ilfan menuturkan bahwa sistem ini jauh lebih hemat karena dibangun secara mandiri bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) tanpa harus mengeluarkan biaya pengadaan aplikasi tahunan kepada pihak luar.
“Penerapan sistem ini juga diharapkan dapat mendongkrak indikator kinerja pemerintah daerah, khususnya di sektor perencanaan dan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-Red). Guna membantu pegawai yang belum terbiasa, pemerintah akan menyediakan pendampingan khusus dari para perencana di Bapperida,” ungkap Ilfan.
Implementasi Sistem perencanaan berjenjang berbasis data ini direncanakan akan mulai diterapkan secara langsung pada siklus Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2028, dengan persiapan yang digeber mulai akhir tahun sebelumnya hingga menjangkau hingga ke tingkat desa.