Manggar, Diskominfo SP Beltim – Konsorsium GIZ, SNV, ICRAF, Kehati, dan Bappenas memaparkan capaian Proyek SOLUSI dalam audiensi di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamis (22/10/26). DI kesempatan itu, Pemkab Beltim menilai koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat agar pengelolaan bentang darat dan laut berjalan terpadu.
Ditemui usai Audiensi, Program Manager Proyek SOLUSI GIZ Indonesia & ASEAN, Yuliana Wulan, mengatakan proyek ini bertumpu pada empat keluaran, penyelarasan kebijakan nasional hingga kabupaten, dukungan pendanaan, pelaksanaan di tingkat tapak, dan peningkatan kapasitas.
Dikatakan Wulan, proyek berjalan di tiga desa percontohan, yaitu Lintang, Simpang Tiga, dan Gantung. Kegiatannya berbeda di tiap desa. Ada yang berfokus pada rehabilitasi lahan dan penanaman kembali mangrove, lalu dipadukan dengan ekowisata dan pengembangan produk lokal. Salah satunya purun, yang dinilai punya peluang pasar internasional.
Wulan mengungkapkan, proyek kini memasuki tahun ketiga dan ditargetkan rampung dua tahun lagi. Ia mengaku, kebijakan di daerah dan prioritas nasional masih perlu diselaraskan.
“Kami tidak mendorong kebijakannya dari project, tapi justru kami menyusun suatu alat bantu pedoman untuk membantu mengharmonisasikan kebijakan di nasional dan juga di provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Soal pendanaan, ia menyebut APBN dan APBD sama-sama terbatas sehingga konsorsium menjajaki alternatif pembiayaan.
“Kita berharap juga ada investasi dari swasta ataupun juga misalnya ada kemungkinan pendanaan-pendanaan dari institusi finansial seperti bank,” kata Wulan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Bapperida Beltim, Rita Ratnasari mengatakan, Bapperida, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, ingin program ini disinergikan dengan RPJMD dan RKPD perangkat daerah.
“Diharapkan nanti di tahun depan kita akan memasukkan program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan bentang darat dan laut ini masuk di perubahan RPJMD kita di 2025-2029,” kata Rita.
Menurut Rita, dukungan perangkat daerah teknis sangat menentukan keberhasilan program, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Tanpa dukungan dari perangkat daerah terutama yang teknis, kita khawatirkan program ini kurang akan optimal. Jadi, nanti ini sebagai PR kita bersama untuk lebih lagi memperkuat koordinasi antar perangkat daerah yang terkait,” ujarnya.