Satpol PP Beltim Mulai Pembenahan Internal dari Dalam

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Beltitung Timur (Beltim), Novis Ezuar menjelaskan bahwa pembentukan Petugas Tindak Internal (PTI) merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati untuk melakukan pembenahan dari dalam organisasi.

“Ini bagian dari pembenahan internal. PTI ini seperti Propam di kepolisian, mereka yang akan mengawasi disiplin dan kode etik anggota di lapangan,” kata Novis usai menghadiri acara Pengukuhan PTI di Lingkungan Satpol PP Kabupaten Beltim di Halamana Depan Kantor Sat Pol PP, Kamis (18/4/26) pagi.

Novis yang baru menjabat sejak awal 2026 ini menyatakan, kehadiran PTI juga menjadi bentuk keseriusan Satpol PP dalam menjaga marwah institusi agar tetap profesional dan dipercaya masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap anggota bekerja sesuai aturan. Jadi ketika mereka bertugas di lapangan, ada pengawasan internal yang berjalan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Novis.

Selain itu pula, mekanisme penindakan terhadap pelanggaran juga akan dilakukan secara berjenjang dan terukur.

“Kalau ada pelanggaran, baik disiplin maupun kode etik, akan diproses. Mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, hingga sidang internal untuk menentukan sanksi. Ini kita buat transparan dan tegas,” tambahnya.

Bukan hanya pembenahan internal, Satpol PP Beltim juga terus memperkuat penegakan Peraturan Daerah, khususnya terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan daerah. Novis mengungkapkan, salah satu fokus utama saat ini adalah penertiban aktivitas penambangan ilegal yang mengancam aset daerah.

“Kami prioritaskan penertiban yang berkaitan dengan perlindungan aset daerah, seperti sumber air baku, tanggul, dan area yang berpotensi rusak akibat aktivitas ilegal,” jelas Novis.

Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Beltim ini mengungkapkan bahwa keterbatasan personel dan anggaran membuat pihaknya harus menentukan skala prioritas dalam penanganan di lapangan.

“Dengan keterbatasan yang ada, kami tidak bisa menangani semua sekaligus. Jadi kami fokus dulu pada titik-titik yang paling berdampak terhadap kepentingan masyarakat dan aset daerah,” ungkapnya.

Namun demikian, pengawasan tetap dilakukan secara berkelanjutan karena aktivitas ilegal kerap berulang.

“Hari ini ditertibkan, beberapa hari kemudian muncul lagi. Ini yang menjadi tantangan kami. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan dan tidak boleh lengah,” sesal Novis.