Safari Jumat Ditunda Sementara, Pemkab Beltim Sesuaikan dengan Kebijakan WFH

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk sementara menunda pelaksanaan kegiatan Safari Jumat selama April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar menjelaskan bahwa penundaan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjaga konsistensi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Untuk Safari Jumat memang kita tunda dulu, karena hari Jumat sekarang diberlakukan WFH. Kita ingin memberikan ruang kepada ASN, termasuk para ustaz dan tokoh agama, untuk menjalankan kebijakan itu dengan baik,” ungkap Khairil usai membuka Munajat Bulanan Pemkab Beltim di Rumah Dinasnya, Rabu (15/4/26) malam. 

Munajat dan Safari Jum’at Pemkab Beltim biasanya berjalan beriringan. Di mana usai pelaksanaan munajat, Jum’atnya tim melakukan safari ke setiap kecamatan.  

Khairil berharap, kegiatan tersebut dapat kembali berjalan normal pada bulan Mei mendatang seiring dengan kondisi yang lebih stabil. Meski Safari Jumat ditunda, kegiatan munajat tetap menjadi program prioritas Pemkab Beltim yang akan terus dilaksanakan secara bergiliran.

Khairil menjelaskan, pola pelaksanaan munajat dirancang berpindah-pindah lokasi, mulai dari rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, hingga ke kecamatan-kecamatan.

“Munajat ini memang kita buat bergiliran, dari rumah dinas bupati, ke kecamatan, lalu ke rumah dinas wakil, kemudian kembali lagi ke kecamatan. Ini akan terus berputar selama masa kepemimpinan,” kata Khairil.

Menurutnya, konsep ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kegiatan keagamaan sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di berbagai wilayah.

Lebih lanjut, Khairil menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur, baik ASN maupun tokoh agama, dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Mantan Camat Gantung ini juga mengingatkan bahwa kehadiran kepala perangkat daerah dalam kegiatan seperti ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan sosial sebagai pelayan masyarakat.

“Kegiatan seperti ini sebenarnya bagian dari kebersamaan. Kita ingin semua bisa hadir dan terlibat, sehingga nilai kebersamaan itu benar-benar terasa,” ujarnya.

Dengan penyesuaian ini, Pemkab Beltim berharap kebijakan WFH tetap berjalan efektif tanpa mengurangi esensi kegiatan keagamaan yang selama ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi dan nilai spiritual di tengah masyarakat.