39 KDMP Ditargetkan Berdiri Maksimal Januari 2026 Mendatang

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menargetkan awal 2026 mendatang seluruh desa di Kabupaten Beltim sudah berdiri Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sayangnya masih banyak desa yang belum siap dan khawatir KDMP akan berjalan mandek. 

Untuk mempersiapkan target pendirian KDMP di 39 desa, Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Beltim menggelar Rapat Koordinasi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Beltim Tahun 2025 di Ruang Rapat Satu Hati Bangun Negeri Sekretariat Daerah, Rabu (24/9/25). Rakor ini untuk menyatukan persepsi, menyamakan komitmen, dan menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah desa dan pengelola KDMP. 

“Hasil rakor ini akan kita buatkan suatu kesimpulan atau komitmen. Intinya kita ingin secepatnya pembentukan KDMP ini berjalan di Kabupaten Beltim Januari 2026 sudah bisa berdiri,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Gustaf Pilandra. 

Para pengurus KDMP diminta untuk segera mengurus proposal pengajuan bantuan permodalan bagi unit usahanya. Di mana untuk tahap awal operasional, pihak perbankan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memberikan bantuan hingga Rp500 juta untuk tiap KDMP. 

“Selama ini kan kendalanya dipermodalan, perbankan sudah siap menyalurkan modal. Kalau modal awal koperasi dari simpanan wajib dan simpanan pokok anggota, makanya kita himbau KDMP ini rekrut anggota sebanyak-banyaknya,” jelas Gustaf. 

Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Beltim ini menyatakan regulasi dan petunjuk teknis untuk KDMP sudah jelas. Meski begitu, diakuinya masih banyak pengurus dan kepala desa yang belum paham tentang keseluruhan aturan main KDMP ini. 

“Memang sempat banyak isu-isu yang beredar, namun dipastikan banyak yang keliru. Adanya sosialisasi ini agar persepsi yang salah tadi dapat diluruskan,” ujar Gustaf. 

Kepala Desa Khawatir Tidak Bisa Lunasi Pinjaman    

Puluhan kepala desa (kades) yang hadir pada Rakor KDMP tidak bisa menyembunyikan kerisauannya. Mereka khawatir jika saat menerima pinjaman modal untuk KDMP nantinya, koperasi tidak akan mampu membayar pelunasan utang. 

“Masalahnya dipinjaman itu. Kita kades, selaku penasehat dan pengawas, yang bertanggung jawab jika KDMP tidak mampu bayar atau mendek,” ungkap Kades Lalang Jaya Kecamatan Manggar, Artono. 

Jaminan 30 persen dari pagu Dana Desa akan digunakan sebagai opsi terakhir sekiranya KDMP tidak bisa melunasi peminjaman modal. Kondisi ini membuat para kades takut jika pembangunan di desanya akan terhambat akibat pemotongan dana desa tersebut. 

“Kita tahu sama tahu la, bagaimana untungnya kalau hanya jualan sembako atau produk yang ditawarkan di koperasi. BUMdes yang sebelumnya menjual hal sama juga banyak yang tutup, kalau di Beltim ini hanya BUMdes Sedulang Jaya yang masih bertahan,” tambah Artono. 

Minta Kades Tenang, Pemerintah Carikan Solusi Terbaik  

Menanggapi kerisauan yang ada, Bupati Beltim, Kamarudin Muten mencoba menenangkan para kades. Menurutnya akan ada solusi terbaik dari pemerintah pusat agar KDMP dapat segera terealisasi dan berjalan baik. 

“Sederhana saja, semua sudah ada tatanan. Kita kerjakan dulu, hilangkan prasangka buruk, jangan mudah mengeluh” kata Kamarudin usai membuka Rakor KDMP. 

Lebih lanjut Bupati menyatakan, KDMP merupakan program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto. Tentunya Pemerintah Pusat tidak akan gegabah. Lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menekankan pentingnya percepatan pembentukan dan penguatan KDMP sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun kemandirian ekonomi di tingkat desa.

“Presiden itu kalau sudah buat program tidak akan main-main, pasti program KDMP ini yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Kamarudin. 

Mantan Pengusaha asal Kelapa Kampit ini menyatakan baik pemerintah pusat maupun daerah akan memberikan pendampingan baik melalui dinas terkait, Inspektorat bahkan Kejaksaan agar KDMP bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di desa. 

“Kami tidak tinggal diam. Kita terus koordinasi dan komunikasi dengan kementerian juga,” tambah Kamarudin. 

Rakor KDMP juga turut dihadiri oleh Ketua KDMP se-Kabupaten Beltim, pimpinan perbankan Himbara, pimpinan bulog, pimpinan PT. Pupuk Indonesia, Pimpinan Pertamina Patra Niaga.